contoh: Permohonan Praperadilan

Hal      : Permohonan Praperadilan

Lamp.  : 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus

Kepada

Yth.  Ketua Pengadilan Negeri …………………..

Pada Pengadilan Negeri …………………

Di -

………………………………

Dengan segala hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

TEUKU BARRUN, SH

Kesemuanya beralamat di Kantor Hukum “………………. & ASSOCIATES”, ………………...

Berdasarkan surat kuasa tertanggal ............................. yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien yang bernama :

Nama                 : …………………..

Umur                 : …………………..

Jenis Kelamin    : …………………..

Alamat              : …………………….

Pekerjaan           : …………………..

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagao PEMOHON

Dengan ini mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap :

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah ……………, ……………………………………….

Yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERMOHON

Adapun alasan-alasan PEMOHON dalam mengajukan PERMOHONAN PRAPERADILAN ini adalah sebagai berikut:

I.         FAKTA-FAKTA HUKUM

1.         Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut :

Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

a.         Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b.        Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 79 KUHAP :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

2.         Bahwa pada hari … tanggal ….. sekitar Jam ............, bertempat di …., telah dilakukan penangkapan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON, yaitu :

-          ………….

3.         Bahwa penangkapan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON, berdasarkan surat Penangkapan Nomer : ………………., tertanggal ......................... ;

4.         Bahwa setelah TERMOHON masuk ke …….. milik PEMOHON, tanpa menujukan Surat Perintah Penggeledahan, TERMOHON (……..) langsung menodongkan Pistol ke Kepala PEMOHON ;

5.         Bahwa awalnya PEMOHON dipanggil sebagai Saksi sebanyak 2 (dua) kali oleh TERMOHON yaitu :

-            Surat Panggilan I No. : SP.Pgl…….., tanggal …….

-            Surat Panggilan II No. : SP.Pgl……., tanggal …..

Namun terhadap Surat Panggilan I dan Surat Panggilan II tersebut, PEMOHON tidak hadir karena berhalangan ;

6.         Bahwa kedua Panggilan terhadap PEMOHON sebagaimana Point 5 tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomer : ….. tanggal …… tentang dugaan Tindak Pidana ….. pada …….. ;

7.         Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, TERMOHON tidak membawa dan menunjukan Surat Perintah Penggeledahan, sekalipun PEMOHON meminta TERMOHON untuk menunjukannya ;

8.         Bahwa TERMOHON juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik PEMOHON ;

9.         Bahwa penyitaan yang dilakukan TERMOHON terhadap barang-barang milik PEMOHON, hanya beberapa barang milik PEMOHON saja yang dimasukan dalam Berita Acara Penyitaan, sedangkan ada barang-barang lain milik PEMOHON yang disita namun tidak dimasukan Berita Acara Penyitaan ;

10.     Bahwa barang-barang milik PEMOHON yang dsita oleh TERMOHON, namun tidak dimasukan dalam Berita Acara Penyitaan, meliputi :

-          ……

-          ……

11.     Bahwa ……… milik PEMOHON yang disita TERMOHON, berisi dokumen penting serta bukti bukti serta …… Cek Bank Mandiri yang diselipkan di dalam sisi tas …. dan uang ……, yang terdiri dari :

1.        …… Cek ….. sebanyak sebanyak … (…..) lembar dengan pecahan nilai Rp……,- totalnya menjadi Rp…….,- (…………..) ;

2.        ....dst,

12.     Bahwa pada saat melakukan penyitaan, PEMOHON menyampaikan kepada TERMOHON (…………) : “……………………….”. ;

13.     Bahwa TERMOHON kemudian merebut tas …… dari tangan PEMOHON dan TERMOHON mengatakan “………. ??? bahkan PEMOHON sempat mau dipukuli oleh TERMOHON (…….) karna mempertahakan tas …… tersebut ;

14.     Bahwa PEMOHON tetap bersikukuh agar barang-barang milik PEMOHON tidak disita oleh TERMOHON namun apabila TERMOHON tetap ingin melakukan penyitaan, maka harus dilakukan perincian, barang-barang apa saja yang akan dibawa dan disita oleh TERMOHON ;

15.     Bahwa melihat tindakan PEMOHON, TERMOHON (………) mengatakan :“…………”. ;

16.     Bahwa setelah PEMOHON bersitegang dengan PEMOHON, akhirnya PEMOHON mau melakukan pengecekan bersama-sama. Namun, belum selesai pengecekan dan pencatatan penyitaan dokumen, TERMOHON (………….) mengatakan : “…………”. ;

17.     Bahwa TERMOHON kemudian mengatakan : “…………………..”. ;

18.     Bahwa mendengar jawaban PEMOHON tersebut, dengan suara lantang dan keras, TERMOHON langsung mengatakan : “………’ ;

19.     Bahwa kemudian PEMOHON menjawab : “……..’ ;

20.     Bahwa setelah merebut tas …… tersebut dari tangan PEMOHON, TERMOHON berjanji akan menaruh tas ….. tersebut di dalam ruangan penyidik POLDA ……., akan tetapi setelah PEMOHON menanyakan tas ….. tersebut, ternyata TAS ….. POLDA …… dan KEMUDIAN DI BAWA PULANG, tanpa pemberitahuan dan tanpa pengetahuan PEMOHON ;

21.     Bahwa akhirnya PEMOHON mengetahui, Tas …… milik PEMOHON dibawa oleh TERMOHON ke ….. tempat TERMOHON menginap, tepatnya di jalan …. tempatnya Sdr. …….. dan setelah diperiksa, ternyata segel sudah terbuka dan tidak seperti semula, pada saat dilakukan penyegelan oleh TERMOHON ;

22.     Bahwa barang-barang milik PEMOHON sebagaimana Point 10 serta isi tas … sebagaimana point 11, hingga kini PEMOHON tidak mengetahui dimana keberadaannya ;

23.     Bahwa keesokan harinya, tepatnya hari …., …… sekitar Pukul …. WIB, PEMOHON meminta kepada TERMOHON, agar PEMOHON bisa menghubungi keluarganya, namun tiba-tiba TERMOHON memegang leher PEMOHON (dengan posisi hendak memukul PEMOHON), TERMOHON marah-marah sambil menyeret PEMOHON ;

24.     Bahwa PEMOHON tidak diperbolehkan untuk menghubungi keluarga atau siapapun, termasuk menghubungi Penasehat Hukum ;

25.     Bahwa sekitar Pukul ...................., TERMOHON mengantarkan PEMOHON ke POLDA …... Setibanya di POLDA …., langsung dilakukan tes Kesehatan terhadap PEMOHON kemudian TERMOHON langsung memasukan PEMOHON ke dalam tahanan ;

26.     Bahwa PEMOHON bertanya kepada TERMOHON (…….) : “….’ atas pertanyaan PEMOHON, TERMOHON menjawab : “……….“ ;

27.     Bahwa PEMOHON bertanya lagi kepada TERMOHON (dimana di dalam ruangan tersebut, terdapat sekitar 9-10 orang Penyidik POLDA …..) : “…..’;

28.     Bahwa atas pertanyaan PEMOHON, TERMOHON (……..) menjawab : “……..”. ;

29.     Bahwa penyiksaan secara psikis dan fisik terhadap PEMOHON oleh TERMOHON, antara lain TERMOHON menyerahkan 2 (dua) lembar surat, yaitu :

a.       Berita Acara Penangkapan Tertanggal …..

b.      Berita  Acara Penahanan tertanggal ……..

TERMOHON mengancam akan membunuh PEMOHON, apabila PEMOHON tidak menandatangani kedua surat tersebut, yang nyata-nyata tidak sesuai antara fakta penangkapan dan penahanan dengan tanggal di surat penangkapan dan penahanan tersebut ;

30.     Bahwa merasa dipaksa oleh TERMOHON, akhirnya PEMOHON menandatangani kedua surat tersebut dan setelah PEMOHON selesai menandatangani surat-surat tersebut, TERMOHON langsung memasukan PEMOHON ke dalam tahanan ;

31.     Bahwa pada tanggal ……., PEMOHON diperiksa sebagai Tersangka oleh TERMOHON. Setelah selesai pemeriksaan, PEMOHON diperintahkan oleh TERMOHON untuk menandatangani BAP namun bukan BAP tertanggal ….., melainkan BAP tertanggal …..;

32.     Bahwa selama di POLDA ….., PEMOHON diperiksa oleh TERMOHON selama beberapa kali, yaitu :

-            Berita Acara Pemeriksaan No. ……

-            Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tertanggal …..

-            Berita Acara Pemeriksaan................................ ….

-            Berita Acara Pemeriksaan…..

-            Berita Acara Pemeriksaan…………. (Berita Acara Konfrontasi)

33.     Bahwa selama di dalam tahanan, PEMOHON diperiksa atau dimintai Keterangan sebagai Tersangka oleh TERMOHON, akan tetapi PEMOHON tidak diberitahu haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

34.     Bahwa pemeriksaan terhadap PEMOHON oleh TERMOHON sebagaimana tersebut di atas, bukan berdasarkan Laporan Polisi Nomer : …… tanggal …… sebagaimana tersebut dalam Panggilan I dan Panggilan II PEMOHON sebagai Saksi, melainkan pemeriksaan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : ……, tanggal …. tentang Pemberantasan Tindak Pidana …… pada …… ;

II.      ANALISA YURIDIS

Bahwa tindakan Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu, dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan / atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Keluarga PEMOHON, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar Ketentuan :

1.         Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 18 ayat (1) KUHAP :

Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Pasal 18 ayat (3) KUHAP :

Tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

2.      Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 12 Tahun 2009)

Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009 :

     

Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang.

Pasal 72 Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a.         Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;

b.        Tersangka diperkirakan akan melarikan diri;

c.         Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;

d.        Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;

e.         Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Pasal 75 huruf a Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib : a. Memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut.

Pasal 75 huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib : c. Menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan.

Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah disertai dengan tindakan TERMOHON yang menodongkan Pistol ke Kepala PEMOHON, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan :

1.         Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Konsiderans KUHAP huruf a :

a.         Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Konsiderans KUHAP huruf c :

c.         Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945

2.         Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28 G :

(1)     Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2)     Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

3.         Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.         Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 12 Tahun 2009)

Pasal 75 huruf d Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara-cara penangkapan terkait dengan kategori-kategori yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan.

Pasal 76 ayat (1) huruf b Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : b. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap…

Pasal 76 ayat (1) huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : c. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

Pasal 76 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Tersangka yang telah tertangkap, tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.

Bahwa tindakan Penggeledahan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan dan tidak memberikan Surat Perintah Penggeledahan, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 32 KUHAP :

Untuk Kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan mnurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 33 KUHAP :

(1).   Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.

(2).   Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.

(3).   Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.

(4).   Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

(5).   Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pasal 36 KUHAP :

Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON terhadap barang-barang milik PEMOHON, hanya beberapa barang milik PEMOHON saja yang dimasukan dalam Berita Acara Penyitaan, sedangkan ada barang-barang lain milik PEMOHON yang disita namun tidak dimasukan Berita Acara Penyitaan, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 34 ayat (2) KUHAP :

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 75 ayat (1) huruf f KUHAP :

Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang Penyitaan Benda;

Pasal 75 ayat (3) huruf f KUHAP :

Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Bahwa karena TERMOHON tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia in casu dalam kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini PEMOHON dalam hal pelaksanaan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut :

1.         Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

       Pasal 7 ayat (3) KUHAP :

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

2.         Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa Penangkapan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHAP. Dengan demikian, jika seandainya menolak GUGATAN PRAPERADILAN a-quo, penolakan itu sama saja dengan MELETIGIMASI PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON DAN MELETIGIMASI PENYIKSAAN DAN PELANGGARAN HAK ASASI YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON;

III.   PERMNTAAN GANTI KERUGIAN DAN/ATAU REHABILITASI

1.         Bahwa tindakan PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;

2.         Bahwa mengingat PEMOHON adalah PENGUSAHA, dimana sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-hari bergantung pada penghasilan atau usaha PEMOHON, maka SANGAT WAJAR dan BERALASAN untuk diberikan kompensasi dan/atau ganti rugi bagi PEMOHON;

3.         Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur, sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (1) :

Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (b) dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 9 ayat (2) :

                               

Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Merujuk pada pasal tersebut di atas dimana fakta membuktikan bahwa akibat penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada PEMOHON adalah sebesar Rp. .........................,- (..................................................... rupiah);

4.         Bahwa disamping kerugian Materiil, PEMOHON juga menderita kerugian Immateriil, berupa :

a.         Bahwa akibat penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah oleh TERMOHON, menyebabkan tercemarnya nama baik PEMOHON, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap PEMOHON dan keluarga PEMOHON, dan telah menimbulkan kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah sebesar Rp. .....................................,- (.......................................);

b.        Bahwa kerugian Immateriil tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian Immateriil ini dikompensasikan dalam bentuk TERMOHON meminta Maaf secara terbuka pada PEMOHON lewat Media Massa di ............ selama 2 (dua) hari berturut-turut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri ………. agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri …………. Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1.        Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;

2.        Menyatakan tindakan penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan atas barang dan diri PEMOHON adalah Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan ;

3.        Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan/membebaskan PEMOHON atas nama ……………………………… ;

4.        Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. .........................., (....................... rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.........................,- (........................... rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp........................,-(........................... rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON ;

5.        Menghukum TERMOHON untuk meminta Maaf secara terbuka kepada PEMOHON lewat Media Massa di ............................... selama 2 (dua) hari berturut-turut ;

6.        Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri ……………….. berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jakarta,  ………………….

Hormat kami,

Kuasa Hukum PEMOHON